Dialog dan Kolaborasi Pelayanan Anak, BPS Gereja Toraja Hadirkan Pemerintah Setempat di Toraja Utara

Badan Pekerja Sinode (BPS) Gereja Toraja melalui Komisi Perlindungan Anak, Perempuan dan Advokasi (KPAA) menyelenggarakan Pertemuan Dialog dan Kolaborasi Pelayanan Anak bersama TP PKK Kabupaten Toraja Utara serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Toraja Utara, bertempat di Aula Tongkonan Sangullele, Senin (21/9/2026).

Pertemuan Dialog dan Kolaborasi Pelayanan Anak dilaksanakan sebagai ruang berbagi informasi dan pengalaman, mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan, serta membangun peluang kolaborasi pelayanan anak di Kabupaten Toraja Utara. Berbicara tentang anak berarti berbicara tentang kita semua. Kehidupan, keselamatan, dan masa depan anak merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan perhatian, kepedulian, serta keterlibatan berbagai pihak.

"Dalam semangat tersebut, Komisi Perlindungan Anak, Perempuan dan Advokasi (KPAA) Gereja Toraja berharap pertemuan ini menjadi ruang untuk berbincang, saling mendengarkan, berbagi pengalaman, serta melihat berbagai peluang pelayanan yang dapat kita kerjakan dan kuatkan bersama bagi anak-anak di Toraja Utara," ungkap Sekretaris KPAA, Pdt. Junita, M.Th.

Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja pun berharap pertemuan ini menjadi ruang dialog yang baik untuk memperkuat koordinasi dan komitmen bersama dalam menghadirkan pelayanan serta perlindungan anak yang aman, ramah, inklusif, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak.

Turut hadir dalam pertemuan ini, Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja oleh Ketua Umum, Pdt. Dr. Alfred YR. Anggui, M.Th., bersama Ketua V, Pdt. Yusuf Paliling, M.Th., Ketua TP PKK Kabupaten Toraja Utara, Damayanti Batti', S.IP., M.A., bersama jajarannya, serta pemerintah lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Toraja Utara.

Kolaborasi pelayanan bersama DP3A, UPTD PPA, Gereja Toraja, dan berbagai pihak terkait, dapat terus berjalan bersama dalam menghadirkan lingkungan yang aman dan berpihak pada kepentingan terbaik anak.